Gubernur Bentuk Tim Gakkum, Dewan Kalteng Beri Dukungan 

Kaltengnews.co.id – PALANGKA RAYA – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) mendukung langkah Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, untuk membentuk tim penegakan hukum atau Gakkum yang memiliki tugas untuk mengaudit seluruh perusahaan besar swasta (PBS) Sawit di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Hal tersebut seperti diutarakan oleh Anggota Komisi II DPRD Kalteng Bidang Sumber Daya Alam dan Perekonomian, Fajar Hariadi kepada sejumlah awak media, Jumat (03/06/2022).

“Hal ini memang perlu dilakukan. Dimana, tujuannya untuk menginventarisasi perusahaan mana saja yang sudah ataupun belum melaksanakan kemitraan plasma,” ungkapnya.

Lanjut Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini juga menyebut pemerintah harus menginventarisasi PBS sawit yang sudah sesuai dengan kewajiban, sekaligus juga mendata apakah sudah mengantongi Hak Guna Usaha atau HGU maupun belum.

“Eksekutif harus pastikan kapan HGU nya berakhir?. Polemik bahwa kebun plasma di bangun di dalam atau di luar HGU terbantahkan dengan adanya Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 C,”ujarnya.

Politisi PKB ini juga mengatakan bahwa tanah yang di peroleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% dari luas tanah negara yang di berikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaharuan haknya.

“Di tambah lagi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN LHK) Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM disebutkan alokasi 20 persen areal kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar. Jadi, sudah sangat jelas sumber lahan untuk membangun kebun masyarakat sekitar.”tandasnya. (YS)

TONTON JUGA BERITA VISUAL LAINNYA di 

KALTENGNEWS CHANNEL