Terkait Kelangkaan Minyak Goreng Bersubsidi, DPRD Kalteng Minta Pemda segera Bertindak

Kaltengnews.co.id – PALANGKA RAYA – Terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi di sejumlah pusat perbelanjaan, swalayan dan Retail Mart di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) seperti, di wilayah Kota Palangka Raya, tampaknya mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD Kalteng.

Hal itu seperti disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Duwel Rawing menyampaikan seraya meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng agar dapat segera melakukan operasi pasar, sekaligus pula menelusuri penyebab adanya kelangkaan minyak goreng bersubsidi tersebut.

“Terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi yang merupakan program pemerintah pusat, bisa saja ada berbagai kemungkinan penyebabnya, misalnya ada oknum tertentu yang secara sengaja melakukan penimbunan, atau bisa juga produsen mengurangi jumlah produksi minyak goreng dan mengalihkan menjadi produk lainnya seperti biodiesel dan lain sebagainya.”

“Namun, lebih pastinya pemerintah provinsi melalui instansi dinas terkait bersama aparat penegak hukum, harus lebih jeli menelusuri penyebab dan mengatasi persoalan kelangkaan tersebut. Karena, mengingat program minyak goreng bersubsidi itu, sebenarnya lebih ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu, maka pengawasan di pasar memang sekarang sangat diperlukan,” timpal Duwel.

Lanjut Politisi Senior PDI-P Kalteng ini juga mengatakan bahwa program minyak goreng bersubsidi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, maka tentunya dibutuhkan suatu komitmen bersama, baik itu dari pemerintah pusat didukung pula pemerintah daerah, produsen minyak goreng, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Bulog, dalam menjalankan kebijakan tersebut secara bersama-sama.

“Setiap kebijakan seperti itu, tentunya ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi, bahkan itu di luar dari prediksi semula,” ujarnya.

Lebih dalam, Duwel juga mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait minyak goreng bersubsidi sudah tepat, terlebih mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sawit yang besar. Namun, ironinya harga minyak goreng masih tinggi.

Diharapkan, melalui program minyak goreng bersubsidi, maka masyarakat kurang mampu, masih bisa membeli dengan harga yang relatif terjangkau. Karena, mengingat minyak goreng merupakan salah satu produk penunjang konsumsi masyarakat.

Disisi lain, kelangkaan minyak goreng bersubsidi adanya aksi ‘panic buying’ masyarakat, sehingga mereka membeli dalam jumlah yang besar, meski telah dibatasi jumlah pembeliannya.

Ia juga meminta kepada pemerintah agar bisa segera mengatasi persoalan tersebut, dengan harapan ketersediaan minyak goreng bersubsidi bisa tetap terjaga, dan masyarakat kurang mampu juga masih bisa mengakses. Karena, hal tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga mereka. (YS)

TONTON JUGA BERITA VISUAL LAINNYA di 
KALTENGNEWS TV