Usai RDP, Pemkab Barsel Segera Perbaiki Jalan Talio – Buntok

Foto : Cari solusi penanganan jalan Talio – Buntok yang kini mengalami kerusakan, Komisi II DPRD Barsel RDP dengan DPUPR setempat, Senin (24/1/2022).

KALTENGNEWS.co.id – BUNTOK – Menindaklanjuti keluhan warga terkait rusaknya jalan dari Desa Talio menuju Buntok, Komisi II DPRD Kabupaten Barito Selatan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat, Senin (24/1/2022).

Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya, RDP yang dihadiri oleh Sekretaris DPUPR, Bilivson dan didampingi oleh beberapa Kepala Bidang tersebut, untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala pada tanggal 17 Januari 2022 lalu terkait penanganan segera jalan akses Talio-Danau Ganting, Kecamatan Dusun Selatan yang kini mengalami kerusakan parah.

“Mereka (masyarakat) mengharapkan sekali agar DPRD khususnya Komisi II, bisa memfasilitasi terkait jalan yang memang kemaren itu ada dananya sekitar Rp5 milyar dari APBD. Tetapi karena tidak selesai penyelesaian kontraknya di tahun 2022, sehingga jalan itu ditinggalkan oleh kontraktornya, mereka menganggap itu seperti kubangan,” ungkapnya.

Dijelaskan Ensi, masyarakat meminta DPRD bersama DPUPR supaya bisa mencarikan solusi terbaik terkait penanganan jalan dimaksud, agar akses darat satu-satunya warga Talio menuju ibu kota kabupaten tersebut dapat kembali dilewati.

“Menindaklanjuti hal itu, makanya kami hari ini memanggil DPUPR untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terkait hal itu,” terang Politisi PDI Perjuangan ini.

Selanjutnya dia membeberkan, berdasarkan hasil RDP yang digelar di ruang rapat komisi gabungan tersebut, DPUPR telah menyiapkan dana pembuatan jalan sementara sebagai akses alternatif bagi warga, sambil menunggu proyek lanjutan peningkatan jalan dimaksud selesai dilelang.

“DPUPR sudah menanggapinya dengan sangat baik sekali, sudah mencarikan solusi, jalannya, bahwa mereka siap untuk membuatkan jalan alternatif dengan dana pemeliharaan sebesar Rp50 juta,” beber dia.

Namun, sebut Ensi lagi, guna memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh DPUPR tersebut adalah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, Komisi II DPRD Barsel tetap akan melakukan monitoring ke lapangan dalam waktu dekat ini.

“Dan untuk menindaklanjuti hal itu juga, supaya tidak ada dusta di antara kita, satu kesepakatan dengan DPUPR kami juga akan turun lapangan dan memanggil masyarakat di sana, (untuk menyampaikan) bahwa tugas kami sebagai anggota DPRD sudah melaksanakan tugas memfasilitasi, supaya apa yang menjadi harapan mereka bisa terwujud,” tandas Ensi. (Tam/Anggra)