Legislator Milenial ini Dorong Pemda Lakukan Pemerataan Pembangunan Hingga Wilayah Pelosok
FOTO : Anggota Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Pemerintahan dan Keuangan Ferry Khaidir.
Kaltengnews.co.id – PALANGKA RAYA – Pembangunan di daerah pelosok, khususnya di wilayah pedesaan terkesan masih minim dan belum merata. Hal tersebut, dikarenakan oleh berbagai kendala yang ada di wilayah setempat. Adanya kondisi demikian kerap dikeluhkan oleh masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Pemerintahan dan Keuangan Ferry Khaidir kepada sejumlah awak media, Jumat (14/01/2022).
“Masih minimnya pembangunan khususnya di daerah perdesaan atau pelosok menjadi keluhan masyarakat. Hal tersebut tergantung dengan upaya dari Pemerintah dalam membangun infrastruktur dan mengeluarkan desa-desa dari keterisolasian,” ucap Ferry Haidir.
Dirinya berharap pembangunan selalu menjadi fokus pemerintah terutama pembangunan desa, agar tidak ada lagi desa tertinggal di Kalteng. Jadi, pembangunan harus dilakukan secara merata agar terwujudnya keadilan sosial di wilayah Bumi Tambun Bungai.
Ia pun kembali berharap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk senantiasa mendorong terwujudnya desa mandiri di Kalteng. Menurutnya, melalui kemandirian suatu desa, secara tidak langsung akan semakin meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Dorongan dari berbagai pihak sangat diperlukan demi terwujudnya kemandirian suatu desa, dimana desa tersebut bisa memenuhi setiap kebutuhannya masing-masing. Pemda juga harus turut membantu desa yang belum mampu mandiri dari berbagai sektor, sehingga kesejahteraan itu merata,” katanya menambahkan.
Desa yang mampu menghasilkan pendapatan yang stabil, akan menjadi salah satu cara agar pemda bisa semakin mengoptimalkan pengelolaan anggaran daerah, yang mana dapat difokuskan pada pembangunan lainnya.
“Pemerintah daerah juga dapat menunjang beberapa hal berdasarkan skala prioritas untuk mendorong kemandirian desa. Jadi, tidak hanya mengandalkan ADD dari pemerintah pusat saja. Sehingga, proses membangun desa mandiri dapat berimbang.” tandasnya. (YS)
TONTON JUGA BERITA VISUAL LAINNYA di
