Perlu Pelimpahan Proyek Kecil Kepada Pemerintah Kecamatan

 Perlu Pelimpahan Proyek Kecil Kepada Pemerintah Kecamatan

FOTO : Komisi II DPRD Barito Selatan menyempatkan untuk foto bersama saat menggelar reses di dapil III Barsel.

KALTENGNEWS.co.idBUNTOK – Anggota Komisi II DPRD Barito Selatan, Rusinah Andelen mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, untuk dapat melimpahkan kewenangan proyek skala kecil, yang berhubungan dengan penanganan infrastruktur, serta hal lain yang bersifat urgen atau darurat di wilayah kecamatan.

Menurut dia, hal tersebut bertujuan agar penanganan dan keluhan masyarakat di lapangan, dapat lebih cepat diatasi dan diakomodir tanpa menunggu serta melalui prosedur yang berbelit-belit. “Diperlukan penanganan yang cepat untuk pengerjaan proyek-proyek skala kecil yang selama ini ditangani oleh dinas terkait yaitu Dinas PUPR di lapangan,” ungkapnya, Rabu (22/9/2021).

Menurut dia, beberapa proyek fi sik seperti jalan, sarana dan prasarana umum yang berskala kecil, dapat ditangani mereka. Namun untuk pelaksanaan pengerjaan proyek yang darurat dan butuh respon cepat, da berharap, pihaknya dapat diberikan kewenangan. Contohnya, lanjut dia, dimana beberapa waktu lalu, ada jembatan yang putus akibat kendaraan bermuatan di atas maksimal. Padahal jembatan tersebut merupakan penghubung satu-satunya wilayah Barsel. Akibatnya masyarakat melaporkan hal tersebut langsung ke kecamatan.

”Kecamatan memang merespon hal tersebut. Namun karena tidak ada kewenangan untuk melaksanakan perbaikan secepatnya, maka hanya sebatas menampung dan meneruskan keluhan tersebut ke dinas terkait,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, apabila diberikannya kewenangan dan anggaran untuk hal-hal yang bersifat darurat, pihak kecamatan dipastikan akan langsung turun tangan.

Pasalnya, apabila mengusulkan, kata dia, tentunya belum diketahui apakah penganggaran tersebut ada atau tidak di perangkat daerah (PD) tersebut. Apabila ada, tentunya dapat ditangani dengan baik. Namun apabila tidak ada, maka akan diusulkan melalui musrenbang atau melalui proposal serta persyaratan dan prosedur tertentu yang wajib diajukan. Padahal, kata dia, masyarakat mendesak, agar penanganan yang

bersifat darurat di lapangan, diperluka pengerjaan yang cepat. Apalagi hingga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. (tu/aga)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!