Gaji Perangkat Desa, RT dan BPD Musti Dibayar Tiap Bulan

 Gaji Perangkat Desa, RT dan BPD Musti Dibayar Tiap Bulan

FOTO : Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya untuk pertama kalinya disuntik vaksin Covid-19 di lingkungan DPRD Barsel.

KALTENGNEWS.co.idBUNTOK – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Selatan, H. Raden Sudart berharap agar gaji para perangkat desa, RT dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa dibayarkan setiap bulan.

Menurut Raden Sudarto, harapan tersebut merupakan usulan dari para perangkat desa, perangkat RT dan BPD seluruh desa yang ada di Barsel.

“Dari hasil kunjungan kerja kami, jadi keinginan perangkat desa dan BPD itu yang pertama mereka minta agar gaji perangkat desa, RT dan BPD bisa dibayar per bulan,” ungkapnya, saat ditemui awak media di Kantornya, Senin (20/9/2021).

Selain itu, menurut dia, pemerintah desa juga banyak yang mengusulkan agar mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bisa lebih disederhanakan lagi, agar waktu pencairan bisa lebih dipersingkat. Pasalnya, ADD tersebut digunakan khusus sebagai dana pemberdayaan seperti pembiayaan ATK, operasional, pembayaran gaji, honor dan insentif bagi perangkat desa, RT, BPD serta lembaga-lembaga yang ada di desa.

Ia mengibaratkan ADD adalah BBM yang berfungsi menjadi bahan bakar bagi roda pemerintahan di desa. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyalurannya, maka akan terjadi kemacetan dalam menjalankan pemerintahan itu sendiri.

“Kalau kita lihat sekarang ini, kasihan sekali pemerintah desa. Disebabkan, ADD dan DD baru bisa dicairkan selama enam bulan,” tegasnya.

Untuk itu, Haji Alex—sapaan akrabnya, meminta agar pemerintah daerah segera merumuskan, merubah dan memperbaiki peraturan bupati (Perbup), agar adminitrasi serta mekanisme supaya bisa mempersingkat pencairan ADD ini.

“Itu tinggal peraturan nupatinya saja yang diperbaiki, supaya realisasi untuk pembayaran per bulan itu bisa dimasukan ke situ (Perbup). Pastinya hal ini merupakan salah satu beban bagi DSPMD Barsel yang baru. Sebab berdasarkan laporan dan informasi yang masuk ke lembaga legislatif, bahwa hampir semua desa bermasalah. Hal ini disebabkan lambatnya pencairan ADD dan DD,” ujar wakil rakyat dapil I Barsel itu. (tu/aga)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!