Dewan Ingatkan Pemda untuk Menyerap Anggaran dengan Baik
FOTO : Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Khozaini.
KALTENGNEWS.co.id – SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini mengingatkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan. Sehingga anggaran terserap dengan baik.
“Kami meminta realisasi belanja dalam APBD 2021 ini dioptimalkan. Apalagi saat ini sudah memasuki triwulan ketiga. Kami menilai saat ini masih ada program yang realisasinya masih rendah, sehingga serapan anggarannya juga minim. Hal ini sangat kami sayangkan,” kata Khozaini, Senin (9/8/2021).
Menurut dia, banyak usulan lain yang membutuhkan anggaran, tapi terpaksa ditunda karena anggaran yang terbatas. Tidak terkecuali program penanganan Covid-19, diharapkan dijalankan secara optimal. Serapan anggarannya juga dinilai masih rendah. Padahal pengalokasiannya diprioritaskan, bahkan mengalahkan program lainnya.
“Kalau anggaran yang tidak terserap dengan baik dinilai menjadi kerugian bagi masyarakat kita. Walaupun anggarannya tidak hilang, tetapi seharusnya anggaran itu bisa digunakan membiayai program lain yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Khozaini.
Politikus Partai Hanura ini juga mengatakan, besarnya sisa anggaran yang terserap diharapkan tidak terjadi lagi. Karena saat ini, anggaran masih difokuskan untuk penanganan Covid-19, sehingga anggaran yang bisa digunakan untuk belanja pembangunan cukup terbatas. Sangat disayangkan kalau anggaran yang sudah terbatas itu ternyata tidak terserap dengan baik.
“Untuk penganggaran belanja tahun 2021 ini prosesnya tidak mudah. Ada banyak sektor lain yang harus ditunda. Maka dari itu, sangat disayangkan kalau program yang sudah dianggarkan itu justru tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Khozaini menyarankan kepada pemerintah daerah, agar melakukan evaluasi secara rutin realisasi program pembangunan dan serapan anggaran setiap perangkat daerah. Dengan begitu akan terlihat kalau ada yang mengalami kendala sehingga bisa dicarikan solusinya.
“Satuan organisasi perangkat daerah juga harus berusaha maksimal merealisasikan semua program pembangunan yang anggarannya sudah dialokasikan. Jangan sampai program tidak terlaksana dengan baik. Itu akan merugikan masyarakat,” tutupnya. (aga)
