Politisi Milenial Provinsi ini Dorong Terciptanya Harmonisasi dan Komunikasi Politik Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat Kalteng

Kaltengnews.co.id – PALANGKA RAYA – Idealnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif, hendaknya dapat terus terjalin secara harmonis, terutama dalam rangka penyusunan, penetapan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Hal ini, seperti disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Kalteng, membidangi Pemerintahan, Hukum dan Keuangan Toga Hamonangan Nadeak ini mendukung seraya mendorong, adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif, agar dapat terus berjalan secara harmonis.

Menurut Politisi Milenial dari Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng ini mengatakan, melalui sinergitas antara eksekutif dan legislatif, maka harapannya dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, dapat berpihak kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kalteng.

“Hubungan atau komunikasi politik anggaran, antara eksekutif dan legislatif, saat ini sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, yang masih perlu diperkuat lag, adalah keharmonisan dalam penentuan realitas anggaran dan fakta yang ada di masyarakat,” Ucap Toga, Jumat (19/3/2021).

Lebih lanjut, Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini mengatakan, dalam proses tersebut, hal utama adalah mengedepankan kepentingan dan hak masyarakat di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai.

“Hal penting adalah komunikasi yang harmonis, antara eksekutif dan legislatif, dengan tetap mengedepankan pelayanan utama bagi masyarakat, meski kita akui bahwasanya pelayanan utama bagi masyarakat, meski anggaran persoalan yang rumit dan terstruktur,” terang Toga yang juga merupakan seorang praktisi hukum ini.

Sambung Toga menuturkan, terkait keseimbangan dan jalinan komunikasi, antara eksekutif dan legislatif, sejauh ini sudah cukup baik. Untuk kedepan, Ia juga berharap agar lebih memperhatikan Good Governance, terutama dalam pelayanan publik, agar tercapainya kesetaraan dalam politik anggaran.

Toga juga menambahkan, dinamika yang kerap atau sering terjadi, ialah tidak ada kesepahaman dan kesetaraan dalam pendapat dan diskriminasi, pada kelompok-kelompok kecil, karena anggaran ini sangat riskan, karena terkadang menjadi sumber konflik antara legislatif dan eksekutif.

Disisi lain, Toga juga menyikapi kondisi perekonomian yang serba sulit, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kalteng, agar bisa lebih memperjuangkan hak-hak rakyat.

Harapannya, pemerintah dapat memberikan jaminan sosial, semata-mata hanya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kalteng.

“Hal ini memang sudah sepatutnya dilakukan, karena mengingat baik eksekutif maupun legislatif, sama-sama memiliki tanggungjawab untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakadilan dan diskriminatif pada kebijakan anggaran publik.” tandasnya. (YS)

TONTON JUGA BERITA VISUALNYA di
KALTENGNEWS TV