Laporan Hasil Pansus Pengawasan Anggaran dan Penyaluran Bansos Pemerintah Jadi Agenda Rapur Internal DPRD Kalteng

 Laporan Hasil Pansus Pengawasan Anggaran dan Penyaluran Bansos Pemerintah Jadi Agenda Rapur Internal DPRD Kalteng

FOTO: Rapat Paripurna (Rapur) internal ke 5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang Tahun 2021, yang dipimpin Oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng Jimmy Carter, di ikuti oleh sejumlah anggota dewan provinsi lainnya. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, pada Hari Senin (1/3/2021) pagi tadi.

Kaltengnews.co.id, PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) internal ke 5 Masa persidangan 1 tahun sidang tahun 2021, mengenai Laporan Hasil Pansus pengawasan anggaran dan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah, dan pengumuman Pansus dalam rangka pembahasan terhadap 3 tahap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat gabungan DPRD Provinsi Kalteng, pada hari Senin (1/3/2021) pagi tadi.

Rapur Internal DPRD Kalteng dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng, Jimmy Carter, serta diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Kalteng. Kegiatan hanya diikuti oleh internal dewan Provinsi Kalteng.

Seusai kegiatan Rapur Internal DPRD Kalteng, ketika dibincangi Kaltengnews.co.id, Pimpinan Rapur Internal DPRD Kalteng, Jimmy Carter menyampaikan bahwa pihaknya baru saja melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Internal.

Dimana, menjadi salah satu agenda rapat tersebut, yakni Laporan Hasil Pansus pengawasan anggaran pandemi COVID-19 Provinsi Kalteng dan pengawasan penyaluran Bansos pemerintah.

Kemudian, adapula agenda lainnya, yakni pengumuman anggota Pansus dalam rangka pembahasan terhadap 3 (tiga) Raperda Provinsi Kalteng, masing-masing tentang pertama, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah, yangmana Raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Kalteng.

Kedua, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) serta, yang ketiga tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Lebih lanjut, Jimmy Carter menyampaikan, secara khusus terkait Pansus pengawasan anggaran dan penyaluran Bansos pemerintah, sebagaimana adanya tata tertib (tatib) dewan, hanya berjalan 6 bulan. Namun, mengingat kondisi pandemi ini masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, maka tidak menutup kemungkinan akan di perpanjang.

“Sebagai tindaklanjutnya, kami akan memperpanjang Pansus yang ada. Karena kemarin, berdasarkan tatib dewan jangka waktu pelaksanaan Pansus hanya 6 bulan, tapi mengingat kondisi pandemi masih belum bisa dipastikan kapan akan berakhirnya, maka masa kerja Pansus akan kita perpanjang” Ucapnya.

Sambung, Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng IV, meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur dan Murung Raya ini mengatakan, menjadi salah satu fokus Pansus nanti ketika diperpanjang, yakni berkenaan dengan pengawasan data penerima Bansos dari pemerintah. pasalnya, data penerima Bansos masih dibutuhkan evaluasi.

“Karena, data penerima Bansos sebelumnya, ada yang menjadi anggota dewan, aparatur sipil negara, dan orang-orang yang masih mampu, sehingga data penerima Bansos perlu di evaluasi, agar kedepannya anggaran Bansos bisa lebih tepat sasaran.” Tutup Politisi dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng.(PP)

TONTON JUGA BERITA VISUALNYA di
KALTENGNEWS TV

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!