Praktisi Hukum Muda Kalteng sebut Paslon Ben-Ujang Masih Berpeluang Ajukan gugatan PHPU ke MK

 Praktisi Hukum Muda Kalteng sebut Paslon Ben-Ujang Masih Berpeluang Ajukan gugatan PHPU ke MK

FOTO: Praktisi Hukum sekaligus pengacara Muda Kalteng, Dias Gustrian, SH., M.HP.,

 

Kaltengnews.co.id, PALANGKA RAYA – Menyikapi dinamika politik di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) paska tahapan pencoblosan, penghitungan suara, serta pengumuman hasil pleno Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kalteng serentak Tahun 2020 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng.

Praktisi Hukum sekaligus pengacara Muda Kalteng, Dias Gustrian, SH., M.HP memiliki pendapat tersendiri, terkait pengajuan gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dikarenakan kurang syarat persentasi.

Lanjut Dias mengutarakan, adanya pernyataan bahwa Gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi itu baru dilaksanakan, kalau ada persentasi berdasarkan rumusan tertentu itu sangat benar menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi no 5 Tahun 2020. Namun, peraturan itu, dinyatakan tidak berlaku menurut PMK No. 6 Tahun 2020.

“Dalam PMK No. 6 Tahun 2020, tidak ada satupun tersirat secara jelas menyatakan bahwa permohonan gugatan perkara pemohon gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, harus memiliki syarat persentasi selisih suara berdasarkan rumus tertentu, memang ada rumus persentasi dalam peraturan tersebut, tapi tidak berpengaruh dalam mengajukan gugatan PHPU, karena jelas dikatakan yang memiliki kedudukan pemohon gugatan PHPU adalah peserta Pemilukada,” Terang mantan asisten Ombudsman Republik Indonesia yang pernah menangani laporan masyarakat, terkait pemberhentian tenaga kontrak ini, Minggu (20/12/2020).

Sambung Dias menilai, berkenaan dengan adanya upaya dari Tim Pasangan Calon (Paslon) Nomor urut 1 (satu) Ben Brahim – Ujang Iskandar, untuk mengajukan gugatan PHPU ke MK, itu adalah hal yang wajar, bila didasari PMK No. 6 Tahun 2020.

Kembali Dias menyebutkan, upaya yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 1, untuk mengajukan gugatan PHPU ke MK, masih sangat memungkinkan, karena mengingat berdasarkan PMK No. 6 Tahun 2020 yang merupakan panduan untuk beracara di MK, Paslon Nomor Urut 1, juga merupakan peserta Pemilukada, pada Pemilihan Gubernur (PILGUB) Kalteng serentak Tahun 2020.

Dirinya juga menyayangkan sekaligus menegaskan, terkait adanya statemen dari sejumlah pihak, yang menyebutkan bahwa Tim Paslon Nomor Urut 1, tidak bisa atau sangat kecil kemungkinan diloloskan oleh MK, kabar tersebut dinilai sangat menyesatkan.

“Karena, untuk meloloskan suatu gugatan PHPU dari sebuah proses Pemilukada, yang memiliki wewenang tunggal adalah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dan bila ada statemen atau pernyataan demikian, maka saya tegaskan bahwa kabar itu tidak benar, justru itu sebagai upaya segelintir orang, untuk melakukan upaya penggiringan opini publik,” Tandasnya. (*)

TONTON JUGA BERITA VISUALNYA di 

KALTENGNEWS TV

Yundhi - Kaltengnews.co.id

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *