Ketum DPP-TCW Apresiasi Langkah Polres Katingan Dalam Menangani Kasus Dugaan Korupsi APBDes Asem Kumbang

 Ketum DPP-TCW Apresiasi Langkah Polres Katingan Dalam Menangani Kasus Dugaan Korupsi APBDes Asem Kumbang

Ketua DPP-TCWApri Nandau

Kasongan – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Transparent Corruption Watch (DPP-TCW) mengapresiasi langkah Polres Katingan dalam menangani kasus dugaan korupsi APBDes proyek penimbunan jalan di Desa Asem Kumbang, Kecamatan Kamipang.

“Saya selaku ketua umum DPP-TCW sangat mengapresiasi langkah yang diambil Polres Katingan dalam mengani kasus dugaan korupsi di desa asem kumbang,”Kata Ketua DPP-TCW Apri Nandau saat dibincangi, minggu (13/10/2019).

Apri menjelaskan, sebelum melaporkan kasus dugaan korupsi APBDes ke Polres Katingan, pihaknya sudah mengetahui bahwa ada nya dugaan korupsi dari pengerjaan jalan yang menggunakan anggaran APBDes tahun anggaran 2017 dari proyek pembangunan jalan di desa asem kumbang.

“Karna mengetahui kasus dugaan korupsi inilah, kami membentuk tim investigasi untuk terjun kelapangan guna mengumpulkan data dilapangan, setelah melakukan investigasi ditemukan kejanggalan dalam pengerjaan jalan tersebut, adanya penyimpangan pekerjaan yang menurut kami tidak sesuai,”Jelasnya.

Dengan data yang diperoleh, Ketua DPP-TCW melaporkan persolaan adanya dugaan korupsi ke Polres Katingan. Dengan ditanggapinya laporan yang disampaikan sehingga dilakukan proses lebih lanjut dan menetapkan salah satu tersangka KE (35).

“Kami dari lembaga DPP-TCW menyampaikan ucapan terimakasih dan bangga dengan kinerja Polres Katingan dalam menegakkan hukum,”Imbuhnya.

Apri Nandau menegaskan, bahwa pihaknya bertekad kedepanya untuk terus melakukan monitoring dan pengawasan terkhusus dalam bidang pembangunan.

“DPP TCW adalah lembaga NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) atau LSM yang tujuannya membantu kinerja Pemerintah berperan aktif dalam sifat dan fungsi melakukan pengawasan atau mengawasi jalannya roda pemerintahan dari perkembangan dalam bidang politik, bidang, demokrasi, pembangunan ekonomi agar tidak terjadi penyebab penyalah gunaan kewenangan dan kebijakan,”Tegasnya.

(Tri)

triokta

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!