Bentuk MPA, PT. Adaro Minerals Indonesia, Tbk Komitmen Cegah Kebakaran
Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan
ASPIRASI MASYARAKAT : Anggota DPRD Katingan, Sugianto SH meminta pemerintah daerah membenahi berbagai sektor yang dianggap masih tertinggal pembangunannya.
KASONGAN – Berbagai persoalaan pembangunan khusus di daerah pemilihan (dapil) Katingan III, yang meliputi Kecamatan Katingan Tengah hingga Bukit Raya, masih perlu dibenahi dan ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan. Seperti pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Sugianto SH mengatakan, hingga kini ada beberapa sektor yang dianggap masih tertinggal pembangunannya di wilayah hulu. Seperti infrastruktur jalan dan jembatan serta saluran air. “Masyarakat sangat berharap, agar semua jalan ke wilayah hulu bisa terhubung dan dilalui dengan nyaman guna membuka keterisolasian,” katanya.
Kemudian di bidang pendidikan, sampai sekarang masih ada sekolah di wilayah hulu yang kekurangan tenaga pendidik atau guru. Karena, ini menyangkut masalah keadilan dan masa depan anak-anak, terutama untuk daerah-daerah terpencil. “Sehingga, masalah ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ucapnya.
Demikian juga tenaga medisnya, saat ini hanya ada Tenaga Kerja Sukarela (TKS) saja. Itupun menurutnya, tidak terlalu jelas keberadaannya. “Kalau hal semacam ini tidak secepatnya dilakukan pembenahan oleh institusi terkait, saya khawatir akan semakin bertambah lagi persoalannya,” imbuh Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kembali terpilih dalam Pileg Tahun 2019 ini.
Hal tidak kalah pentingnya juga untuk dilakukan pembenahan oleh pemerintah daerah, mengenaia sarana-prasarana Puskesmas Pembantu (Pustu). Ini bertujuan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. “Karena seperti yang kita ketahui, jumlah tenaga kesehatan di sejumlah Pustu masih kurang, sehingga perlu diisi oleh dinas terkait,” katanya.
Kalau di ibukota Kabupaten tidak tersedia tenaga kesehatan berstatus CPNS, Pemkab bisa mengatasinya dengan cara membuka kesempatan kepada lulusan sekolah kesehatan untuk dijadikan tenaga kontrak. “Kemudian, mereka yang telah direkrut tersebut bisa ditugaskan ke beberapa Pustu yang membutuhkannya. Sehingga, pelayanan kesehatan masyarakat di desa-desa di bagian hulu atau di daerah terpencil bisa berjalan maksimal,” tambahnya. (tri)
