Lima Fraksi Setuju Perda APBD Perubahan Ditetapkan

KASONGAN – Lima Fraksi di DPRD menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019. Ini diagendakan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III, Selasa (6/8) siang.

Rapat Paripurna ini, dipimpin Ketua DPRD Ignatius Mantir Ledie Nussa didampingi Wakil Ketua I Endang Susilawatie SPd MPd dan Wakil Ketua II, H Alfujiansyah. Sementara dari pemerintah daerah, dihadiri Sekda Drs Nikodemus MM. Dalam rapat tersebut, pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Ramba. Fraksi Gerindra dibacakan oleh Esenhober AMd dan Fraksi Partai Golkar diwakili Dahlia AMD.

Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Amanat Nasional diwakili Penyang dan Fraksi Gandang Nyarum, pendapat akhirnya dibacakan oleh Dube. Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Katingan. Pada kesempatan itu, mereka juga menyampaikan beberapa harapan kepada pemerintah daerah.

Esenhover selaku juru bicara Fraksi Partai Gerindra menuturkan, pihaknya berharap pemerintah daerah segera member perhatian khusus pada bencana kebakaran yang menimpa bangunan dan rumah dinas guru SDN Baun Bango, Kecamatan Kamipang, beberapa waktu lalu. “Pastikan, agar kegiatan belajar mengajar di sana tidak terkendala dan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tutur anggota DPRD yang kembali terpilih pada Pileg 2019 ini.

Menurutnya, Fraksi Gerindra mendukung penuh pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada oktober 2019 mendatang. Mereka mengharapkan, pemerintah daerah segera menyiapkan sarana dan prasarana untuk Pilkades serntak tersebut. “Sehingga nantinya, seluruh tahapan bisa berjalan lancer, aman dan damai,” kata Esenhober yang juga Politisi Partai Hanura ini.

Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Amanat Nasional lewat juru bicaranya Penyang, mengharapkan agar Pemkab Katingan meningkatkan kinerja serta penguatan serta penajaman fungsi yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Khususnya, dalam melaksanakan fungsi koordinasi antar organisasi perangkat daerah.

“Hendaknya senantiasa menempatkan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan rasional. Tentunya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mengutamakan koordinasi serta kerja sama yang baik antar lembanga,” kata Penyang yang juga baru ditetapkan sebagai anggota DPRD terpilih pada Pileh 2019 ini. (tri)