Proyek Multiyears Hampangen Dinilai Tidak Ada Perkembangannya

KASONGAN ,GK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan rencananya bakal duduk satu meja bersama jajaran kontraktor untuk membicarakan rasionalisasi proyek multiyears atau tahun jamak. Langkah itu terpaksa ditempuh, menyusul sulitnya keuangan pemerintah daerah tahun ini.

Bupati Katingan Sakariyas mengatakan, rasionalisasi tersebut ditujukan untuk paket-paket  yang sampai saat ini dinilai belum menunjukan perkembangan. Contohnya paket pekerjaan pembangunan jalan penghubung Hampangin – Mendawai.

“Jadi bukan secara umum kita rasionalisasi, tapi hanya beberapa paket saja. Terutama yang sampai saat ini belum dikerjakan sama sekali, baik karena sulitnya medan atau karena faktor alam, seperti dilanda banjir,” ungkapnya, belum lama ini.

Berdasarkan hitung-hitungan sementara, ujarnya, upaya rasionalisasi tersebut diharapkan mampu menyentuh angka sekitar Rp 60 miliar. Kontrak kerja sama pembangunan multiyears tersebut bakal berakhir pada November tahun ini.

“Rencananya uang hasil rasionalisasi itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan dan program pemerintah yang sifatnya mendesak atau prioritas. Tapi bukan berarti proyek Hampangin – Mendawai itu tidak prioritas, hanya saja kondisinya memang dirasa kurang memungkinkan (banjir, Red),” imbuhnya.

Sebab, saat ini Pemkab Katingan sangat membutuhkan anggaran tersebut untuk membiayai berbagai kegiatan daerah lain. Upaya rasionalisasi dianggap tepat, agar roda pemerintah daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami bersepakat untuk merasionalisasi, karena ada beberapa paket yang ternyata sampai saat ini belum dikerjakan. Anggaran paket itulah yang rencananya mau kita geser untuk kegiatan lain,” jelasnya.

Kendati demikian, dirinya belum dapat memastikan apakah rencana tersebut mendapat lampu hijau dari para kontraktor. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan rapat untuk menyepakati kebijakan pemerintah tersebut.

“Langkah ini terpaksa kita tempuh, karena sesulit-sulitnya keuangan daerah tahun lalu, ternyata keuangan kita tahun 2018 lebih sulit. Bahkan anggaran di Dinas PU, Penataan Ruang, dan Perhubungan Katingan yang biasanya cukup besar, tahun ini cuma sebesar Rp 6 miliar saja,” bebernya.

Dirinya berharap, semua pihak dapat memahami kesulitan yang sedang mendera pemerintahannya saat ini. Selain keuangan daerah banyak tersedot ke proyek multiyears, Pemkab Katingan juga harus mendanai lembaga penyelenggara pemilu.

“Pemerintah daerah juga harus mendanai keamanan, karena mustahil pemilihan bupati dan wakil bupati Katingan akan sukses tanpa didukung aparat keamanan,” pungkasnya. (BS)