Fraksi Nasdem Menilai Kebijakan Impor Beras Disebabkan Kurangnya Sinkronisasi Data
Jakarta,GK – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi partai NasDem Sulaeman L Hamzah menilai kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini disebabkan kurangnya sinkronisasi data pasokan beras nasional.
“Secara umum ada selisih data antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bulog,” kata Sulaeman di Kompleks Parlemen, Rabu(18/1/2018).
Oleh karena itu dia melihat, persoalan impor beras ini sebagai upaya pemerintah untuk menutupi kekurangan saja, bukan bersifat permanen.
“Jadi ini sifatnya insidentil saja, jika pun masih ada stok maka beras ini bisa digunakan sebagai stok cadangan beras nasional untuk waktu ke depannya saat ada kekurangan pasokan,” ujar legislator Papua ini.
Untuk memperbaiki persoalan tersebut, Sulaeman berharap adanya sinergitas antara kementerian dan lembaga terkait dalam hal pendataan ketersedian pangan nasional.
“Perlu duduk bareng, mencocokkan data. Apakah data yang di lapangan maupun ketersediaan stok sudah sama atau belum. Sehingga ketika nantinya diperlukan upaya jalan terakhir impor, kebijakannya sudah final. Karena memang ini diputuskan secara bersama,” tutur Sulaeman.
Selain itu, dia melanjutkan, kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini dimaksudkan untuk menutupi ruang gerak spekulan yang berusaha memainkan harga.
Candangan beras nasional hingga Januari 2018 masih di bawah 1,8 juta seperti yang direkomendasikan oleh lembaga pangan FAO. Perlu tambahan pasokan cadangan beras nasional untuk beberapa waktu hingga masa panen yang diperkirakan akan dimulai pertengahan Februari 2018.
“Maka saya kira perlu dibangun 2-3 titik pasar induk lagi selain di Cipinang Jakarta, sebagai bumper stok. Sehingga saat ada persoalan harga tidak hanya berpatokan dengan ketersedian pasokan satu titik pasar induk saja. Karena kalau kita lihat, ternyata di beberapa daerah lain ternyata cukup ketersedian stok berasnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan impor 500 ribu ton beras dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional.
“Itu (impor beras) untuk memperkuat cadangan beras kita agar tidak terjadi gejolak harga di daerah-daerah,” ujar Jokowi,Senin (15/17) di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.(mcn-fgk-sog)
