Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dinilai akan berdampak signifikan terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam mengatur belanja agar program prioritas tetap berjalan.
Menurutnya, dengan adanya pengurangan dana tersebut, pemerintah perlu menyesuaikan arah kebijakan pembangunan, terutama pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan publik.
“Tentunya pemerintah akan memprioritaskan yang skala prioritas. Terkait penurunan TKD ini kan berimbas pada pembiayaan pembangunan. Makanya yang prioritas itu yang diutamakan untuk pelayanan masyarakat,” kata Purdiono, Senin, 13 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2025 sebelumnya mencapai Rp10,2 triliun. Namun setelah dilakukan rasionalisasi karena adanya Instruksi Presiden untuk tahun anggaran 2026, nilainya turun menjadi sekitar Rp7 triliun.
“Kita melihat APBD 2025 itu kan 10,2, kemudian dirasionalisasi lagi karena ada Inpres untuk 2026. Jadi tadi APBD 7 sekian, tentu saja ada penurunan,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Purdiono menilai langkah rasionalisasi perlu disertai kebijakan yang bijak. Ia mendorong pemerintah daerah menunda pelaksanaan program yang belum mendesak dan memusatkan sumber daya pada kegiatan prioritas.
“Harapan kita supaya yang prioritas itu yang diutamakan. Jadi yang skala-skala yang masih belum, ya kita tunda,” tutupnya. (RN)