KALTENGNEWS.co.Id – Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menyerahkan bantuan pangan dari Presiden RI, sekaligus me-launching Pasar Murah menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Istana Isen Mulang Palangka Raya, Sabtu (22/11/2025).
Asisten Perekonomiam dan Pembangunan (Ekobang) Herson B. Aden dalam laporannya menyampaikan, kegiatan pasar murah dilaksanakan dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, pengendalian inflasi daerah, serta membantu masyarakat menengah ke bawah atau yang berpenghasilan rendah guna mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Pasar Murah juga termasuk dalam program prioritas Huma Betang Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah 2025-2030,” tutur Herson.
Sebanyak 12.000 paket Sembako disiapkan dalam kegiatan Pasar Murah ini yang setiap paketnya terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 2 liter dengan harga jual Rp 147.500 per paket. Setiap paket mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng Rp 132.500, sehingga masyarakat cukup menebus dengan harga Rp 15.000 per paket.
Adapun penyaluran Pasar Murah Desa Tahap II, menyiapkan 160.920 paket Sembako dengan jumlah desa penerima sebanyak 1.432 Desa.
“Dengan dilaksanakannya kegiatan Pasar Murah ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, jhususnya menjelang Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” imbuh Herson.
Sementara itu, Gubernur Agustiar Sabran dalam sambutannya menyampaikan bantuan pangan dari Presiden Prabowo Subianto diserahkan secara simbolis, dengan total bantuan sebanyak 95 ribu lebih paket sembako yang dibagikan kepada kepala keluarga yang berhak menerima di 13 Kabupaten dan 1 Kota se-Kalteng, terdiri dari 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.
“Bantuan pangan ini wujud nyata perhatian Bapak Presiden bagi masyarakat Bumi Tambun Bungai,” ucap Gubernur.
Ditegaskan, bantuan pangan dan pasar murah ini bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat ekonomi kecil agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari dengan harga yang terjangkau, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung upaya pengendalian inflasi.
“Bantuan dari Bapak Presiden dan Pasar Murah ini bukti bahwa negara, pemerintah hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan,” tambah Gubernur. (Pem/*)
[24/11 15.29] Ferry Santoso: Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran saat menegur petugas soal pelanggaran bantuan pangan Palangka Raya. Foto Ist
Gubernur Kalteng Geram Temukan Pungli Kupon Bantuan Pangan
VOICENUSANTARA.com – Palangka Raya -Pelaksanaan Pasar Murah menjelang Natal dan Tahun Baru di Istana Isen Mulang, Sabtu (22/11/2025), mendadak tegang, setelah Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menemukan pelanggaran dalam pembagian bantuan pangan.
Program yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat tersebut justru disalahgunakan sebagian warga yang mengambil lebih dari satu paket bantuan.
Agustiar melihat langsung warga membawa hingga tiga paket sekaligus, meski aturan menyebut satu kupon hanya berlaku bagi satu orang atau satu kepala keluarga. Ia menilai lemahnya pengawasan membuka celah kecurangan dengan menitipkan kupon kepada orang lain maupun lolos verifikasi identitas.
Temuan itu memicu kemarahan Gubernur. Ia menegaskan perangkat daerah dinilai tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
“Bantuan ini tidak boleh diperjualbelikan. Mana itu para PD? Enak-enak saja mereka makan gaji buta,” tegas Agustiar dengan nada tinggi.
Ia memerintahkan petugas memperketat verifikasi, termasuk kecocokan data KTP dan wajah penerima. Tidak boleh ada penerima ganda agar bantuan tepat sasaran. “Kalau ada yang bawa lebih dari satu kupon, suruh pulang. Kalau begini, habis uang bantuan pangan,” tukasnya
Gubernur menekankan pengawasan penting untuk memastikan bantuan pangan jelang Nataru benar-benar diterima masyarakat kurang mampu, serta menjaga daya beli di tengah potensi lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Pemprov Kalteng akan mengevaluasi sistem pengawasan dan memperketat distribusi di seluruh kabupaten/kota. Bantuan ini untuk rakyat. Jangan sampai yang berhak malah tidak kebagian,” tandasnya. (Pem/*)