Advertisement
Lamandau
Beranda / Lamandau / Lamandau Prioritaskan Infrastruktur dan Pendidikan

Lamandau Prioritaskan Infrastruktur dan Pendidikan

FOTO : Wakil bupati Lamandau Abdul Hamid.

kaltengnews.co.id, Nanga Bulik – Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2027 di Aula Bapperida Kabupaten Lamandau, Jumat 30 Januari 2026.

Forum tersebut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Lamandau, anggota DPRD, Asisten Setda, kepala OPD, instansi vertikal, organisasi wanita, serta perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya, Abdul Hamid menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, forum konsultasi publik menjadi ruang strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, dan harapan kepada pemerintah daerah.

“Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dan memberikan sumbangsih pemikiran yang konstruktif,” ujar Abdul Hamid.

Utang Pengobatan Ibu Seret Pria di Lamandau dalam Perkara Sabu Empat Kilogram

Wabup juga menyoroti adanya kebijakan pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan.

“Kami memprioritaskan anggaran untuk belanja wajib, sekaligus mendorong perangkat daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Dalam penyusunan RKPD 2027, Abdul Hamid menekankan sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya infrastruktur jalan, sarana kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi kreatif.

Ia meminta seluruh OPD menyusun perencanaan yang cermat, terukur, dan selaras dengan kebutuhan daerah.

“Saya minta perencanaan disusun secara selektif dan mampu mendongkrak capaian kinerja utama daerah,” tegasnya.

Lamandau Siapkan Pengelolaan Sampah Modern

Hamid berharap Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten yang tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. (a

(rn)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *