Adaptasi Tata Kelola Keuangan, Tim PPK BLU UPR Lakukan FGD dan Sosialisasi Badan Layanan Umum

PALANGKA RAYA, Kaltengnews.co.id – Tim Pola Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) UPR  melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion  (FGD) dan Sosialisasi Badan Layanan Umum Universitas Palangka Raya, dengan menghadirkan 2 (dua) orang narasumber dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu-RI) secara Hybrid, Selasa (03/10/2023) pagi, di Aula Rahan, Lantai 2 Gedung Rektorat UPR, Jalan Henrik Timang, Kota Palangka Raya.

Kegiatan ini terbagi menjadi 3 sesi, yakni Kuliah Umum yang diikuti oleh puluhan mahasiswa UPR, dengan narasumber Mediya Lukman, SE., M.Ec., Ph.D., dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI; Bimbingan Teknis (Bimtek) sesi I yang diikuti oleh tenaga pengelola keuangan rektorat dan unit/fakultas UPR, dengan narasumber Ilyassa Ardhi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kemenkeu RI; dan Bimtek Sesi II yang diikuti oleh pimpinan universitas, dengan narasumber Mediya Lukman, SE., M.Ec., Ph.D., dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI.

Ketua Tim PPK BLU UPR, Dr. Roby Sambung, M.M., menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tata kelola keuangan BLU ke mahasiswa dan tenaga pengelola keuangan, mulai dari tingkat rektorat sampai kepada level unit-unit yang ada di tingkat fakultas, jurusan maupun program studi yang ada di lingkup Universitas Palangka Raya ini.

“Kita sangat berharap, setelah kegiatan ini kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan, terkait bagaimana lebih mengoptimalkan semua potensi pendapatan yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan Badan Layanan Umum UPR ini,” terang dia singkat.

Sementara itu, Rektor UPR Prof. Dr, Ir, Salampak, MS., menyambut baik dan mendukung adanya kegiatan ini.  ia juga menyampaikan  ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang masih menaruh perhatian, dengan melakukan monitoring dan pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan. Mengingat, saat  ini  kurang lebih 1 tahun status UPR,dari semula Satker kini sudah menjadi Badan Layanan Umum. Tentunya, tata kelola dan sistem keuangan pun harus dapat sesegeranya beradaptasi dengan sistem yang ada.

“Siap tidak siap, UPR tetap didorong untuk menuju PTNBH (Perguruang Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Artinya, kita harus tetap belajar untuk beradaptasi. Dalam upaya ini, kita pun sudah bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang lebih dulu sudah menjalankan Badan Layanan Umum. Nanti, kita akan mengadopsi sistem aplikasi yang mereka jalani, dan mereka pun sudah siap membantu UPR,” ujar Prof. Salampak. (YS)