Listrik OPD Diputus, Fairid Sebut PLN Sepihak

Kaltengnews.co.id – PALANGKA RAYA – Sikap pihak PLN yang sempat melakukan pemutusan aliran listrik pada sejumlah kantor OPD yang nota bene merupakan instansi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, masih menyisakan berbagai pandangan dari banyak pihak.

Bahkan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin turut angkat bicara akan persoalan tersebut. Fairid menilai pemutusan atau pemadaman saluran listrik yang dilakukan pihak PLN merupakan langkah sepihak

“Pemutusan itu berlangsung pada akhir pekan lalu selama tiga hari, dan pada 1 Februari PLN baru menyalakan kembali aliran listrik,”ungkap Fairid, Selasa (2/2/2021).

Langkah yang diambil pihak PLN lanjut Fairid adalah merupakan langkah sepihak, yang seharusnya tidak dilakukan sebagai sebuah keputusan.

“Harusnya sebagai bagian dari internal pemerintahan dalam arti luas, maka PLN semestinya menjalankan pola komunikasi dan koordinasi. Bukan melakukan langkah sepihak,”tukasnya lagi.

Lebih lanjut Fairid mengatakan, PLN yang nota bene merupakan perusahaan ber plat merah itu semestinya harus mengetahui terlebih dahulu, alasan apa dan mengapa Pemerintah Kota Palangka Raya hingga terlambat melakukan pembayaran tarif listrik

“Pemko Palangka Raya adalah pelaksana pemerintah daerah, sedangkan PLN juga bagian dari pemerintahan, kenapa tidak bisa saling berkoordinasi,”timpalnya.

Perlu diketahui sambung Fairid, alasan pemko terlambat melakukan pembayaran listrik, lebih dikarenakan pada hal teknis yang tengah berproses.

Saat ini bebernya, manajemen keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sekarang telah berubah menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri.

“Pada intinya pemko tengah berproses terkait hal itu. Jadi saya harap pihak terkait dapat saling berkoordinasi, tidak langsung ambil langkah sepihak,”tegas Fairid. Sog/hdr