KLB Gizi Buruk di Asmat, DPR Minta Kemenkes Lebih Responsif
Jakarta,GK- Tercatat empat bulan terakhir ini 61 anak di Kabupaten Asmat, Papua, meninggal disebabkan campak dan gizi buruk. Kejadian Luar Biasa (KLB) ini mendapatkan perhatian serius dari anggota Komisi IX dari Fraksi partai NasDem Amelia Anggraini.
“Tentu kejadian ini sangat luar biasa, sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama,” kata Amel di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (16/1/2018).
Apalagi, Amel memandang kejadian semacam ini bukanlah hal baru. Karena sejak pemerintahan masa Orde Baru, provinsi yang berada di ujung timur Indonesia ini mengalami problematika kesehatan yang rentan bagi anak dan perempuan.
“Terkadang masalah jarak pemukiman warga dan puskemas, ketersediaan tenaga kesehatan, keterbatasan vaksin dan obat menjadi alasan yang dijadikan pembenaran terjadinya KLB. Padahal kalau boleh jujur, kan ini bukan sekarang saja baru terjadi tetapi sejak zaman Orde Baru,” ungkap Amel.
Kementerian Kesehatan, lanjut Amel, harus segera bertindak cepat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak serta instansi terkait. Pembentukan task force diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah implementatif, memonitoring serta mengevaluasi pelaksananan dalam penanggulangan campak dan gizi di Papua.
Menurutnya, kementerian yang dipimpin Nila Moeloek itu mesti menjadi leading sector.
“Saya berharap Kemenkes bisa bertindak cepat dan proaktif sebagai komando, tidak harus menunggu laporan ataupun bantuan dari Pemda setempat. Program imunisasi nasional harus menjangkau daerah perbatasan dan terpencil. Kemenkes harus menjadi motor penggerak dalam penanggulangan masalah kesehatan di negeri ini,” tegas Legislator Jawa Tengah VII ini.
Dia menambahkan, Otonomi Khusus Papua tidak boleh dijadikan dalih bahwa KLB ini tanggung jawab dari pemerintah daerah Papua semata. Kasus seperti ini harus mendapatkan penanganan medis yang optimal. “Dalam kasus KLB di Papua adalah hal yang tidak tepat untuk saling melempar tanggung jawab,” imbuhnya.
Amel juga mengharapkan adanya pendistribusian tenaga medis serta pembangunan dan perbaikan sarana kesehatan di Papua. Untuk menangani gizi buruk, pemerintah pusat dan daerah harus saling berkoordinasi.(mcn/fgk-sog)
