Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, Sekdaprov Kalteng Buka Workshop Audit LKPD Tahun 2020
FOTO: Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalteng H. Fahrizal Fitri, saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Workshop Audit LKPD Tahun 2020. Kegiatan terlaksana di Aula Jayang Tingang, Jumat (4/9/2020).
Kaltengnews.co.id, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalteng H. Fahrizal Fitri menghadiri sekaligus membuka kegiatan Workshop Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Bersama BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Kegiatan dilaksanakan, dengan memadukan cara offline dan online. Yangmana kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, terhitung dari tanggal 4-8 September 2020, diikuti kurang lebih 100 peserta, berasal dari Kepala SKPD serta petugas membidangi keuangan di masing-masing SKPD. Untuk kegiatan yang dilakukan secara offline, dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, pada hari Jumat (4/9/2020).
Turut hadir pula, mendampingi Sekda Kalteng, diantaranya Inspektur (Inspektorat) Provinsi Kalteng Sapto Nugroho, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Nuryakin.
Workshop ini bertujuan guna meningkatkan kerjasama dan membangun komitmen bersama, untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dapat terlaksana dengan baik. Dimana harapannya pemerintah Provinsi Kalteng, dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain itu, Dalam sambutannya Sekdaprov juga berpesan, diharapkannya pula melalui Workshop ini, dapat meningkatkan keahlian, ketrampilan para pengelola keuangan daerah dalam rangka tertib administrasik, hususnya dalam menyusun laporan keuangan daerah tahun 2020.
“Saya mewakili Gubernur Kalteng bapak H. Sugianto Sabran sangat menyambut baik, atas pelaksanaan workshop ini. Yangmana harapannya juga bisa mendorong upaya pertanggung jawaban, pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis dan transparan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.,” Ucap Sekdaprov.
Sementara itu, masih di hari dan tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Ade Iwan Ruswana, dalam sambutannya menekankan pentingnya kompetensi di bidang akuntansi khususnya bagi para pengelola keuangan dan aset daerah.
”Kegiatan capacity building seperti workshop ini tidak cukup sekali dilakukan, mungkin nanti melibatkan BPKP hingga para pengelola keuangan daerah memiliki kemahiran,” ujar Ade Iwan Ruswana.
Ade juga berharap, LKPD tahun 2021 jauh lebih baik dengan data yang dapat diverifikasi dan memenuhi standar akuntansi pemerintah. (YS)
