SAMPIT – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terus menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut disebut tidak semata-mata berkaitan dengan pasokan, tetapi juga dipengaruhi perbedaan harga Pertamax dan Pertalite serta meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Ketua DPD Hiswana Migas Sampit, Axcel Afriando Narang, mengatakan hasil pembahasan bersama Komisi II DPRD Kotim menunjukkan pasokan dari Pertamina pada dasarnya mencukupi. Bahkan, menurut dia, kuota telah mengalami peningkatan dibanding sebelumnya.
“Kalau kita lihat tadi dari hasil rapat, pasokan dari Pertamina dipastikan cukup. Dan juga tadi disampaikan bahwa over kuota pun sudah melebihi dari kuota sebelumnya,” katanya. Senin (31/8/2026).
Menurut Axcel, lonjakan antrean berkaitan dengan dinamika harga dan pergeseran pilihan konsumen. Kenaikan harga Pertamax membuat sebagian masyarakat kembali memilih Pertalite sehingga tekanan terhadap BBM bersubsidi meningkat.
Persoalan tersebut sebelumnya juga mendorong DPRD Kotim mengambil langkah lebih jauh. Komisi II DPRD Kotim merekomendasikan pembentukan satuan tugas khusus untuk mengurai antrean sekaligus mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor mengatakan pengawasan distribusi harus melibatkan banyak pihak.
“Kami mendorong terbentuknya satuan tugas khusus, sehingga mudah-mudahan antrean yang panjang bisa ditangani,” ujar Akhyannoor.
Rapat kerja tersebut melibatkan Pertamina dan Hiswana BPH Migas untuk membahas ketersediaan, distribusi dan penyaluran BBM sekaligus antrean panjang di sejumlah SPBU.
Akhyannoor juga menyoroti persoalan penggunaan kode QR dalam pembelian BBM bersubsidi. DPRD meminta proses verifikasi antara barcode dan nomor polisi kendaraan diperketat guna mencegah penyalahgunaan.
“Makanya kami minta agar pengisian itu harus sesuai antara barcode dan nomor plat kendaraan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan kendaraan dengan pelat yang mencurigakan, pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan agar distribusi BBM bersubsidi tidak disalahgunakan.
Di tengah polemik tersebut, antrean panjang BBM menjadi isu ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat karena berkaitan dengan waktu, biaya transportasi dan kepastian memperoleh bahan bakar. Kondisi itu juga membuat persoalan distribusi BBM menjadi isu yang tidak lagi sebatas urusan SPBU, melainkan menyentuh pengawasan pemerintah daerah dan aparat.(SM/*)
Komentar