PALANGKA RAYA – DPRD Kota Palangka Raya mendorong pemerintah daerah memperpanjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) apabila kualitas udara masih buruk setelah 31 Agustus 2026. Kebijakan itu dinilai penting untuk melindungi pelajar dari risiko gangguan pernapasan di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Syaufwan Hadi menilai keselamatan peserta didik harus menjadi pertimbangan pertama sebelum sekolah kembali menggelar pembelajaran tatap muka.
“Keselamatan fisik dan kesehatan anak-anak adalah yang paling utama,” kata Syaufwan, Senin (31/8/2026).
Menurut dia, PJJ sementara dapat menjaga dua kepentingan sekaligus: proses pendidikan tetap berjalan dan paparan asap terhadap anak dapat ditekan.
Syaufwan meminta pemerintah tidak hanya berpegang pada kalender kebijakan, tetapi membaca perubahan kualitas udara secara real time sebelum memutuskan pembukaan kembali sekolah.
“Kalau ISPU belum membaik, memperpanjang PJJ adalah pilihan paling logis,” ujarnya.
Ia menilai kualitas udara harus menjadi indikator utama karena kabut asap dapat menimbulkan risiko kesehatan, terutama bagi anak-anak yang lebih rentan.
Menurut Syaufwan, keputusan untuk kembali ke pembelajaran tatap muka harus mempertimbangkan perkembangan karhutla sekaligus kondisi udara pada saat keputusan dibuat.
“Memaksa anak-anak kembali ke sekolah dalam kepungan asap pekat” dinilai dapat meningkatkan risiko masalah pernapasan.
Pemerintah Kota Palangka Raya sendiri telah berhadapan langsung dengan dampak karhutla di sejumlah wilayah. Penanganan api melibatkan BPBD, TNI, dan unsur lain yang terus melakukan pemadaman serta pembasahan lahan.
Dengan demikian, polemik PJJ di Palangka Raya bukan semata persoalan pendidikan. Ia telah bergeser menjadi persoalan perlindungan kesehatan anak di tengah bencana lingkungan.
Bila hingga 31 Agustus indeks kualitas udara belum menunjukkan tren perbaikan, DPRD meminta pemerintah mengambil langkah fleksibel sesuai kondisi faktual lapangan.(fit/*)
Komentar